Praktek Bisnis Industri Keuangan Non Bank (INKB) Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muuamalah

PRAKTEK BISNIS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

(IKNB) SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH

Oleh : Nur Chamid[1]

Pendahuluan

Krisis keuangan global yang belum lama ini terjadi dan masih kita rasakan dampaknya dalam masa pemulihan ekonomi global saat ini. Krisis global yang timbul merupakan krisis sistemik yang disebabkan oleh adanya berbagai ekses dari likuiditas, leverage, pengambilan risiko, serta tingginya keterkaitan antar lembaga dalam sistem keuangan. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari krisis keuangan yang lalu adalah bahwa krisis terjadi secara global dan tidak ada negara yang kebal terhadapnya. Sejarah telah memberikan banyak contoh dimana respon kebijakan terhadap krisis keuangan terlambat dan tidak memadai, sehingga pada akhirnya sering menimbulkan kerusakan ekonomi yang lebih besar dan peningkatan biaya fiskal.[2]

Oleh karena itu, di masa yang akan datang kita harus segera mengatasi kelemahan-kelemahan struktural dalam sistem keuangan, sehingga dapat mencegah krisis tersebut terulang di masa yang akan datang. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merupakan subsektor yang memainkan peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, baik sebagai sumber pembiayaan bagi entitas bisnis maupun sebagai sarana berinvestasi bagi pemodal. Proses globalisasi yang semakin cepat dalam sektor industri keuangan, eksposur risiko yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari kombinasi kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial sehingga menghasilkan berbagai produk finansial yang rumit, dan konglomerasi lembaga-lembaga keuangan, menjadi isu yang hangat dibahas baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Hal ini tentunya harus mendorong regulator untuk dapat memposisikan dan mengembangkan industri keuangan nasional kita sedemikian rupa, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan sektor riil baik besar maupun kecil.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menciptakan sektor IKNB yang sehat, mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempunyai daya saing yang teruji, dibutuhkan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, PSP, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli yang memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Dalam rangka memastikan perusahaan IKNB dikelola oleh pelaku usaha yang berintegritas dan berkompetensi memadai tersebut, regulator memerlukan fungsi pengaturan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dikelola oleh orang yang tepat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, kejujuran, integritas, dan kepatutan yang memadai melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Dalam hal ini dapat dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai berikut: Industri Keuangan Non Bank yang disingkat IKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan atau usaha Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai

perusahaan pembiayaan. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan penjaminan.

Untuk lebih jelasnya maka posisi IKNB dalam lingkup otoritas jasa keuangan di Indonesia maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  2. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Regulasi Industri keuangan non bank (IKNB) syari’ah

Beberapa regulasi terkait dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) berdasarkan prinsip syari’ah telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pijakan bagi pengembangan industri tersebut. Namun demikian, penyempurnaan serta penambahan beberapa regulasi baru masih sangat diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syari’ah. Pengembangan kerangka regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri jasa keuangan berdasarkan prinsip syari’ah di masa mendatang.

Di sektor asuransi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syari’ah. Penerbitan PMK ini merupakan langkah awal yang perlu segera ditindaklanjuti dengan pengembangan pengaturan yang lebih komprehensif. Prioritas pengembangan peraturan harus diarahkan kepada pengaturan penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syari’ah yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara konsisten, kinerja operasional yang sehat melalui penerapan disiplin pasar, dan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang pruden maupun peraturan yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk pengembangan SDM, hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan yang mendorong ke arah peningkatan standar kualifikasi dan pengembangan sertifikasi profesi keahlian bagi SDM yang bergerak di bidang usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syari’ah.

Di sektor pembiayaan, adanya kerangka regulasi terkait dengan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah telah memberikan dasar bagi berkembangnya kegiatan pembiayaan berbasis syari’ah di perusahaan pembiayaan. Ke depan, pengembangan regulasi akan lebih difokuskan pada pengembangan institusi pembiayaan syari’ah baik berupa regulasi perizinan perusahaan pembiayaan syari’ah maupun unit usaha syari’ah di perusahaan pembiayaan sekaligus regulasi yang terkait dengan permodalan.

Sedangkan untuk dana pensiun, dalam peraturan perundangan saat ini belum diatur ketentuan mengenai dana pensiun syari’ah. Meskipun demikian, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan terdapat dana pensiun yang menawarkan skema program berbasis syari’ah bagi pesertanya. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat mengenai produk dana pensiun syari’ah, ke depan perlu diterbitkan ketentuan mengenai peraturan dana pensiun berbasis syari’ah dalam ketentuan perundangan. Kajian tentang dana pensiun syari’ah telah dilaksanakan dan beberapa prinsip penyelenggaraan dana pensiun syari’ah telah berhasil dirumuskan, meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu didiskusikan lebih jauh. Hal-hal pokok mengenai pengaturan dana pensiun syari’ah saat ini telah dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Dana Pensiun.

Secara umum, penyusunan serta penyempurnaan regulasi ini tentunya harus selaras dengan kebutuhan dan perkembangan fatwa baru dari Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan dikembangkannya kerangka regulasi di pasar modal dan industry keuangan non bank berdasarkan prinsip syari’ah tersebut diharapkan perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan syari’ah memiliki dasar yang lebih kuat.

Mengembangkan Produk Industri keuangan non bank (IKNB) Syari’ah

Industri keuangan syari’ah, industri keuangan non bank merupakan bagian penting dari industri keuangan secara keseluruhan. Berkembangnya produk syari’ah dipercaya akan memperkuat dan melengkapi sektor industri keuangan secara keseluruhan. Di satu sisi, jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, saat ini porsi produk syari’ah masih relatif kecil. Di sisi lain, potensi serta kebutuhan masyarakat terhadap produk syari’ah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pengembangan produk syari’ah baik di industri keuangan non bank menjadi prioritas pada 5 (lima) tahun ke depan.

Di sektor asuransi, salah satu kendala dalam pengembangan pasar asuransi berdasarkan prinsip syari’ah adalah keterbatasan jenis-jenis produk asuransi syari’ah. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syari’ah dengan cara mendorong perusahaan untuk merancang produk asuransi baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip syari’ah. Selain itu, hal lain yang dilakukan adalah mendorong pengembangan produk-produk investasi jangka panjang sesuai syari’ah sebagai sarana pengelolaan dana yang bersumber dari produk asuransi syari’ah melalui penetapan peraturan yang mengijinkan perusahaan asuransi syari’ah berinvestasi pada instrumen investasi tersebut. Program ini akan dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Tersedianya berbagai macam produk syari’ah di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan investasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, banyaknya jumlah dan pilihan produk syari’ah di Keuangan Non Bank (IKNB) diharapkan dapat menarik minat investor untuk memanfaatkan produk-produk tersebut sebagai sarana investasi dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah

Ketersediaan SDM yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas akan mempercepat dan meningkatkan perkembangan industri keuangan syari’ah di Indonesia. SDM dengan jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai dipercaya akan meningkatkan inovasi-inovasi pengembangan produk syari’ah, baik di Keuangan Non Bank (IKNB). Selain itu, SDM yang berkualitas juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syari’ah. Untuk itu, perlu upaya serius dalam mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di industri keuangan syari’ah. Pengembangan SDM yang komprehensif serta didukung oleh infrastruktur yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri keuangan syari’ah.

Konsep pengembangan SDM yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah dengan membekali pengetahuan dari dua sisi, yaitu pengetahuan teknis industri dan pengetahuan fikih mu’amalah sebagai basis ilmu syari’ah. Pengembangan SDM dari sisi industri baik bagi para profesional maupun bagi regulator akan lebih menekankan peningkatan pengetahuan tentang fikih mu’amalah. Selanjutnya, pengembangan SDM dari sisi ulama dan ahli syari’ah lebih meningkatkan pengetahuan tentang teknis industri keuangan. Pendekatan pengembangan SDM yang komprehensif ini diharapkan akan menciptakan keseimbangan pemahaman dan pengetahuan bagi para pelaku dalam industri keuangan syari’ah yaitu para profesional, regulator, dan ulama serta ahli syari’ah.

Hal lain yang akan dilakukan dalam pengembangan SDM di bidang syari’ah adalah pengembangan regulasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang syari’ah. Regulasi tersebut akan diarahkan kepada penerapan standar kualifikasi serta sertifikasi baik bagi para profesional di sektor asuransi, dan lembaga keuangan non bank lainnya maupun bagi para ahli syari’ah yang berperan sebagai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di industri tersebut. Upaya strategis lainnya adalah dengan memasukkan materi tentang industri keuangan syari’ah baik asuransi pembiayaan, serta dana pensiun syari’ah dalam materi-materi program pendidikan lanjutan bagi para profesional, bahkan dalam kurikulum pendidikan formal. Selanjutnya, kerjasama dengan institusi pendidikan baik formal maupun informal dalam melakukan penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syari’ah, baik tingkat dasar maupun lanjutan bagi para profesional, regulator, dan juga bagi para ahli syari’ah serta DPS akan ditingkatkan.

Ketersediaan SDM yang profesional dan memadai di bidang pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syari’ah diharapkan akan dapat meningkatkan percepatan perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank syari’ah. Hal ini pada akhirnya dapat mewujudkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syari’ah yang atraktif dan kompetitif.

Nilai-Nilai Fiqh Mu’amalah Yang Terdapat Dalam Praktek Bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syari’ah

Nilai-nilai yang terkandung dalam praktek bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syari’ah secara tidak langsung mengadopsi perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk membentuk manajemen sebuah Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang baik. Hal ini dapat diketahui dari hukum asal fiqh mu’amalah sebagai berikut:

Maka nilai-nilai fiqh mu’amalah yang harus diperhatikan dalam praktek bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syari’ah adalah sebagai berikut:

  1. Profesionalisme

Di dalam pengelolaan praktek bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syari’ah diatur kriteria apa saja yang akan menjadi calon pegawai pada Industri Keunagan Non Bank (IKNB) syari’ah di antaranya adalah mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang jasa keuangan. Al-Qur’an memerintahkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hal ini dijelaskan dalam surat Az-zumar ayat 39:

Katakanlah: “Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,

Dan syarat lain untuk menjadi seorang manajer pada industri keuangan non bank adalah harus memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik dan hendaklah menjaga amanat yang diberikan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

  1. Prinsip Perencanaan

Penting kiranya membuat rencana kerja agar dalam menjalankan funsinya dapat lebih terarah seperti yang diterangkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

  1. Prinsip Pengawasan

Pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) penting untuk dilakukan guna industri tersebut agar dapat berjalan secara sehat. Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan pentingnya melakukan pengawasan dalam surat Al-Balad ayat 17:

Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

  1. Prinsip Musyawarah

Dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) harusnya dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagaimana yang dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 159:

$yJÎ6sù 7pyJômu‘ z`ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9ur |MYä. $ˆàsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#q‘ÒxÿR]w ô`ÏB y7Ï9öqym ( ß#ôã$$sù öNåk÷]tã öÏÿøótGó™$#ur öNçlm; öNèdö‘Ír$x©ur ’Îû ͐öDF{$# ( #sŒÎ*sù |MøBz•tã ö@©.uqtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† tû,Î#Ïj.uqtGßJø9$#

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan it.[3] Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan dijelaskan pula apabila terjadi pertentangan pendapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59:

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt“»uZs? ’Îû &äóÓx« çnr–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉAqߙ§9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù's? ÇÎÒÈ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

  1. Prinsip Keterbukaan

Dalam pelaporan dan akuntabilitas, dijelaskan bahwasannya industri keungan non bank wajib menyusun laporan kegiatan maupun laporan keuangan dan wajib melaporkannya. Hal tersebut senada dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 yang mengajarkan untuk mencatatkan semua pemasukan ataupun pengeluaran keuangan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[4] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

  1. Prinsip Kerjasama

Terkait dengan bertukar informasi dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya maupun lembaga lainnya, penting dilakukan dalam rangka mencegah dan guna menangani krisis di sektor keuangan. Kerjasama semacam ini di anjurkan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ;Ayat 2:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah,[5] dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,[6] jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[7] dan binatang-binatang qalaa-id,[8] dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[9] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam kontek ini kita bisa menganbil asuransi syari’ah yang menjadi salah satu produk jasa keuangan non bank sebagai contoh. Sepanjang asuransi ini diterapkan dengan memperhatikan 10 macam dasar berasuransi syari’ah yang meliputi ; Tauhid (unity), keadilan (justice), tolong menolong (ta’awun), kerjasama (cooperation), amanah (truswarthy), kerelaan (al-ridha), menghindari bunga (riba), judi (maisir) dan ketidakpastian (ghoror), maka hal tersebut tentu tidak dipersoalkan dalam syari’ah Islam, kecuali ada salah satu unsur yang dilanggar. sebab dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa.: “pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, serta “dimana ada kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

[1] Dosen Ekonomi Islam, Direktur Pusat Kajian Studi Pembangunan Ekonomi Syariah (PKSP-ES) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

[2] “Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014” Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[3] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

[4] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

[5] Syi’ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

[6] maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

[7] ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka’bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.

[8] ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka’bah.\

[9] dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

Leave a Reply